Ads Top

Press Release Aksi Evaluasi 100 Hari Kerja Jokowi oleh PMII Magelang

Aksi Evaluasi 100 Hari Kerja Jokowi di Monumen Proklamasi, Sawitan, Mungkid
Mungkid -  Secara resmi Presiden Jokowi dan Wakil Presidwn Ma'ruf Amin dilantik pada Ahad, 20 Oktober 2019. Lebih dari 4 bulan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin berjalan. Pembentukan Kabinet Indonesia Maju dengan sedert nama tokoh Indonesia terbilang kontroversial. Hal ini berakibat kebijakan, peraturan dan sikap yang diambil bermasalah.

Kementrian Agama yang diambil dari Kalangan Militer dinilai mampu mengatasi permasalahan di kementrian agama yang terjadi sebaliknya, banyak statement yang tidak sepatutnya dilontarkan. Statement yang dilontarkan berkaitan dengan permasalahan intoleransi di Indonesia, Radikalisme.

Kementrian Pendidikan diambil dari kalangan Pengusaha di Indonesia membuat kebijakan sistem pendidikan di Indonesia. Mulai dari menghapus Ujian Nasional dan guru honorer. Kebijakan menarik dengan menghapus ujian nasional harus diganti dengan sistem AKM dengan pengelolaan sistem yang baik pula. Penghapusan guru honorer yang tidak memiliki pertimbangan bahwa banyak sekolah di Idnonesia yang masih membutuhkan banyak sekali guru. Kebijakan ini hanya melihat dari kulitnya saja dengan mehanya menyoroti sekolah besar tanpa melihat dari sisi terdalam pendidikan di Indonesia. Permasalahan berikutnya adalah setiap pergantian jabatan pemerintah yang juga diikuti oergantian kurikulum. Seharusnya sistem pendidikan dengan kurikulum berkelanjutan bukan dengan mengubah sistem yang telah ada. Sistem zonasi masih menjadi pertanyaan terkait kualitas pengajaran, sarana prasarana yang memadai derta pengelolaan pengawasan di sistem zonasi.

Polisi turut menurukan naggotanya demi keamanan proses demonstrasi
Pengambilen kabinet Indonesia maju dengan nama mentri yang memiliki rapor merah menjadi permasalahan di Indonesia. Mentri - mentri yang memiliki permasalahan hukum, permasalahan sosial masyarakat menjadi persoalan di tubuh pemerintahan.

Pemerintah juga membuat RUU Omnibus Law dinilai menjadi undang - undang yang mampu memangkas birokrasi di tubuh pemerintahan Indonesia. RUU Omnibus Law mempermudah jalannya investor masuk ke Indonesia, mempermudah kaum elit negri dan luar negri menjalankan usaha dan memperkaya kantong masing - masing. Amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat dikhianati.

Maka dari itu, PMII sebagai Organisasi Kemahasiswaan yang bergerak dalam sosial masyarakat menuntut  kepada pemerintah Indonesia yaitu :

  1. Kabinet Indonesia Maju dibersihkan dari kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu dalam setiap pengambilan kebijakan.
  2. Mengganti Ujian Nasional dengan AKM di SD, SMP dan SMA sederajat.
  3. Merancang kurikulum pendidikan yang berkelanjutan.
  4. Pemerataan kualitas pengajar, sarana prasarana pada sistem zonasi sekolah.
  5. Menolak penghapusan guru honorer.
  6. Menolak RUU Omnibus Law.
  7. Revolusi pembiayaan insfastruktur dengan pengolahan sumber daya secara mandiri.
  8. Pembangunan infrastruktur yang dinamis untuk pemberdayaan masyarakat bukan untuk investor atau kaum elit.
Itulah tadi press realese dari aksi Evaluasi 100 hari Kerja Jokowi pada Ahad, 8 Maret di Monumen Proklamasi Soekarno-Hatta, Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. PelajarTeladan.com juga turut hadir pada acara tersebut bersama Ketua PC IPNU Kabupaten Magelang sebagai media masa yang mempublikasikan aksi tersebut.

Ketua PC PMII Magelang bersama Ketua PC IPNU Kabupaten Magelang

Diqqi Alvin Hasan | PC IPNU Kabupaten Magelang

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.